Prinsip Siyasah Syar’iyyah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta relevansinya terhadap konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah, seperti keadilan (‘adalah), amanah, musyawarah (asy-syura), dan kemaslahatan (maslahah), memiliki relevansi substantif dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan kekuasaan negara tidak hanya sebagai kewenangan formal konstitusional, tetapi juga sebagai amanah moral yang harus dijalankan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas pejabat publik, dan ketimpangan penegakan hukum sehingga demokrasi dan negara hukum belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Dalam konteks tersebut, siyasah syar’iyyah tidak dipahami sebagai dasar formalisasi negara agama, melainkan sebagai kerangka normatif dan etis dalam memperkuat moralitas kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan, dan orientasi negara terhadap kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Siyasah syar’iyyah, ketatanegaraan, negara hukum, demokrasi konstitusional, kemaslahatan.